Penguatan Modal Sosial Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional dalam Resolusi Konflik atas Penolakan Kebijakan Revitalisasi Pasar

Description

Fenomena penolakan paguyuban pedagang pasar tradisional Blimbing Malang mengindikasikan bahwa, sistem politik dan aturan perundang-undangan bukan menjadi acuan utama untuk memahami pola hubungan negara dengan masyarakat sebagai pedagang pasar tradisional. Sistem politik demokrasi tidak dengan sendirinya menempatkan hubungan negara dengan masyarakat pedagang pasar tradisional sebagai bentuk hubungan yang berasaskan kebebasan, keadilan, dan persamaan. Bisa jadi, dalam sistem politik demokrasi dan peraturan perundang-undangan mencerminkan ketiga asas tersebut, namun pada kenyataannya pedagang pasar tradisonal hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan negara.
Resolusi konflik penolakan ini sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun,  mengakibatkan PT. KIS tidak dapat membangun pasar tradisional Blimbing sesuai dengan rencana. Dikarenakan Ketiadaan transparansi Pemerintah Kota Malang dan PT. KIS. Penguatan modal sosial paguyuban pedagang pasar tradisional Blimbing Kota Malang didasarkan pada pendekatan yang tidak menjadikan masyarakat pedagang  sebagai obyek, tetapi bagaimana mengangkat pedagang pasar tradisional dengan melalui paguyuban mampu mengangkat harga dirinya dengan memposisikan paguyuban lebih dari sebagai subyek.

Additional information