REVITALISASI HUKUM ADAT OSING Pesinauan, Pewarisan Nilai, dan Ketahanan Tradisi di Tengah Modernisasi

Description

Buku ini membahas hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan sebagai peninggalan tradisional yang statis. Berangkat dari kehidupan masyarakat Osing di Banyuwangi, buku ini menunjukkan bahwa keberlanjutan hukum adat tidak cukup diukur dari masih berlangsungnya ritual, kesenian, atau festival. Daya hidup hukum adat terutama ditentukan oleh kemampuan masyarakat mempertahankan makna, nilai, kewajiban sosial, tata krama, musyawarah, solidaritas, dan hubungan ekologis yang menopang praktik-praktik tersebut.

Pesinauan, Sekolah Adat Osing yang tumbuh dari inisiatif komunitas, menjadi pintu masuk utama untuk memahami bagaimana masyarakat merespons perubahan sosial. Berdasarkan penelitian lapangan tahun 2025, buku ini menelusuri perubahan pola pewarisan adat dari proses yang semula berlangsung secara alamiah melalui keluarga, sambatan, ladang, ritual, sumber air, dan perjumpaan dengan sesepuh menuju pembelajaran komunitas yang lebih terstruktur. Bahasa Osing, seni, musyawarah, pertanian, praktik ekologis, sejarah lokal, dan etika kehidupan bersama kemudian ditempatkan sebagai media pendidikan yang memungkinkan generasi muda kembali terhubung dengan sumber pengetahuan adatnya.

Argumen utama buku ini dirumuskan melalui prinsip perubahan medium tanpa mengubah substansi hukum adat. Modernisasi tidak selalu harus dibaca sebagai lawan tradisi. Teknologi digital, pendidikan, pariwisata, kebijakan desa, dan jejaring masyarakat sipil dapat menjadi sarana penguatan apabila masyarakat tetap memiliki otoritas untuk menentukan makna, batas, dan arah perkembangan kebudayaannya. Perspektif pluralisme hukum digunakan untuk membaca perjumpaan antara hukum adat, hukum negara, nilai agama, pemerintahan desa, serta praktik sosial tanpa mengasumsikan bahwa seluruh relasi tersebut selalu harmonis.

Buku ini cocok dibaca oleh mahasiswa, dosen, peneliti, pemerhati masyarakat adat, pengelola pendidikan berbasis komunitas, pemerintah desa, dan pembuat kebijakan yang membutuhkan rujukan untuk memahami bagaimana hukum adat dapat tetap hidup melalui regenerasi, adaptasi, dan penguatan otoritas komunitas di tengah perubahan zaman.

Additional information