Sale!

Persamaan di Hadapan Hukum [Equality Before the Law] Jalan Buntu Legalitas Pencatatan Perkawinan Masyarakat Kepercayaan Agama-­Agama Lokal Nusantara

Original price was: Rp 75.000.Current price is: Rp 68.000.

Penulis                 : Habib Shulton Asnawi, A. Muslimin, Rahmat, Ika Trisnawati Alawiyah
Tebal                     : x + 162 halaman
Ukuran                 : 15,5 x 23 cm
Kertas Isi              : Bookpaper
Sampul                 : soft/doff
ISBN                    : 978-623-8588-44-2
Versi Ebook        : —
Kategori               : Hukum Islam
Tahun terbit       : 2024
Penerbit              : Bildung

wws Cs Bildung Beli via WhatsApp
Jalan Buntu Legalitas Pencatatan Perkawinan Masyarakat Kepercayaan Agama-­Agama Lokal Nusantara https://penerbitbildung.com/product/persamaan-di-hadapan-hukum-equality-before-the-law-jalan-buntu-legalitas-pencatatan-perkawinan-masyarakat-kepercayaan-agama-agama-lokal-nusantara/"]
Compare

Description

Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin perlindungan serta pemenuhan hak masyarakat penganut kepercayaan penghayat, faktanya masyarakat penganut agama-agama lokal di nusantara seperti penganut keyakinan penghayat Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung belum menikmati hak persamaan di hadapan hukum, dibuktikan dengan sulitnya akses legalitas pencatatan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil. Isi buku ini menguraikan apa saja langkah atau upaya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam memberikan hak persamaan hukum bagi masyarakat penganut kepercayaan agama-agama lokal di nusantara khususnya dalam hak legalitas pencatatan perkawinan.

Buku ini ditulis sebagai upaya rekonstruksi atau pembaharuan hukum hukum administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat. Mengapa perlu rekonstruksi, karena penulis menemukan adanya ketidakarmonisan hukum, antara PP. No. 40 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41. Sebagai upaya perlindungan HAM, khususnya kelompok minoritas seperti keperayaan penghayat, dibutuhkan penyelarasan dan pengharmonisasian peraturan, selain itu pemerintah Daerah Provinsi Lampung seyogyanya melakukan perlindungan hukum dan pemenuhan hak secara khusus, dengan melakukan afirmatif action law justice untuk masyarakat kepercayaan penghayat.

Additional information

Weight 0,3 kg
X