Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat

Description

Secara garis besar, buku ini menganalisis masalah perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung ditinjau dari hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap komunitas masyarakat agama lainnya. Buku ini menujukkan bahwa perkawinan kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, memegang teguh asas elutrogrami dan monogami mutlak, mahar tidak disebutkan, saksi nikah tidak ditentukan jumlahnya, sighot taklik talak diucapkan suami istri secara bersamaan dan tidak ada ketentuan batas usia minimal perkawina, ketika terjadi perceraian maka prosedurnya adalah istri diserahkan kembali kerumah kedua orang tuanya dan tidak perlaku masa iddah. Status hukum perkawinan tersebut sah di mata hukum adat kepercayaan penghayat (Pasal 2 Ayat 1 UUP), namun tidak sah di mata hukum perkawinan di Indonesia (Pasal 2 Ayat 2 UUP).

Selain itu, buku ini sebagai upaya rekonstruksi atau pembaharuan hukum administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat. Mengapa perlu rekonstruksi, karena penulis menemukan adanya ketidakarmonisan hukum, antara PP. No. 40 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41. Sebagai upaya perlindungan HAM, khususnya kelompok minoritas seperti keperayaan penghayat, dibutuhkan penyelarasan dan pengharmonisasian peraturan, selain itu pemerintah Daerah Provinsi Lampung seyogyanya melakukan perlindungan hukum dan pemenuhan hak secara khusus, dengan melakukan afirmatif action law justice untuk masyarakat kepercayaan penghayat.

Additional information